Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan pembatasan beli LPG subsidi 3 kilogram (kg) menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu keluarga (KK) harus dilakukan.
Apalagi, saat ini penyaluran gas melon tersebut kian tak tepat sasaran. Terbukti, belakangan artis Prilly Latuconsina kedapatan menggunakan LPG 3 kg untuk memasak di rumah.
Arifin mengatakan pelaksanaan beli LPG 3 kg menggunakan KTP kemungkinan bakal berjalan efektif mulai Juni 2024. Adapun saat ini pemerintah masih melaksanakan pencatatan pembeli.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Iya itu (pelaksanaan beli LPG 3 kg menggunakan KTP) juga sudah disiapkan, yang penting pelaksanaannya kita lihat. Tapi saya rasa harus dilaksanakan,” ucap Arifin di Kantor Dirjen Migas ESDM, Jakarta, Jumat (19/4).
Di saat bersamaan, kata dia, pemerintah juga tengah menyiapkan pengganti LPG, yakni Compressed Natural Gas (CNG).
CNG merupakan salah satu jenis bahan bakar alternatif terbuat dari gas alam yang dikompresi untuk penyimpanan yang lebih efisien. Gas alam itu terdiri dari campuran hidrokarbon ringan, terutama terdiri dari metana (CH4).
“Menganai harga gas untuk pengembangan CNG sedang kami siapkan, mudah-mudahan bulan ini keluar,” kata Arifin.
Pemerintah sendiri memang tengah membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin membeli LPG 3 kg menggunakan KTP. Dengan begitu, kelak hanya orang yang terdata saja bisa membeli LPG 3 kg.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) ESDM Tutuka Ariadji mencatat saat ini sudah ada 161 juta nomor induk kependudukan (NIK) yang mendaftar untuk dapat menerima gas LPG 3 kg.
Belakangan, ia kebijakan beli LPG menggunakan KTP dilakukan lantaran banyak masyarakat yang mampu malah membeli gas melon. Di sisi lain, dalam beberapa waktu terakhir konsumsi LPG Public service obligation (PSO) atau subsidi terus meningkat.
Sementara, konsumsi LPG non-subsidi malah menurun. Berdasarkan catatannya, konsumsi LPG subsidi telah mencapai 8 juta ton sepanjang 2023.
Menurut Tutuka, tingginya konsumsi LPG subsidi bisa mengindikasikan kebocoran penyaluran pada masyarakat yang tak berhak di lapangan.
“Untuk itu kami mengupayakan untuk bisa terjadi semaksimal mungkin LPG PSO itu untuk masyarakat, dengan itu konsekuensinya transformasi subsidi ke orang adalah salah satu keharusan,” ucap Tutuka dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/1).
Ia lantas mengatakan pelaksanaan transformasi subsidi yang tepat sasaran ini dicanangkan mulai tahun ini. Adapun bagi yang belum terdaftar, tidak bisa membeli.
Oleh karena itu, masyarakat wajib mendaftar dulu untuk bisa mendapat LPG 3 kg. Setelah itu, data masyarakat akan dipadankan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Jika masyarakat itu masuk dalam data P3KE, maka mereka berhak mendapat LPG melon subsidi tersebut. Tutuka menjelaskan untuk mendaftar, masyarakat hanya perlu menunjukkan KTP dan KK di penyalur atau pangkalan resmi.
“Masyarakat tidak perlu khawatir karena proses pendaftaran sangat mudah, cepat, dan aman. Cukup menunjukkan KTP dan KK,” ungkapnya.
Ia meyakinkan masyarakat juga tidak perlu khawatir terhadap keamanan data pribadi konsumen.
PT Pertamina (Persero) menjamin data konsumen LPG 3 Kg yang sudah terdaftar dan terdata di merchant app Pertamina akan terlindungi sesuai ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
(mrh/agt)